KONTROVERSI DISKRESI BASUKI

Belakangan, penyerahan proyek kontribusi tambahan bermasalah. Seorang pejabat di Balai Kota DKI Jakarta mengatakan pejabat Bagian Aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menolak menerima proyek yang sudah selesai karena belum adanya dasar hukum atas pembiayaannya. Misalnya terjadi dalam proyek rusunawa di Daan Mogot, Jakarta Barat. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Rias Askaris membenarkan hal itu. ”Bukan kami menolak. Harus clear dulu persyaratan fisik maupun administrasinya,” ujarnya. ”Kalau tidak, bisa bahaya.” Vera Revina Sari, yang membenarkan hasil rapat pada 18 Maret 2014 itu, mengatakan Basuki punya alasan kenapa mengenakan kewajiban kontribusi tambahan di muka.

Gubernur, menurut dia, tak mau mengulangi praktek yang selama ini terjadi, yakni menetapkan kewajiban untuk pengembang setelah proyek rampung. ”Sebab, mereka tak pernah membayar.” Basuki mengaku, dalam rapat, tak cuma menagih di muka, tapi mengikat komitmen pengembang dengan surat perjanjian. Tujuannya agar pengembang tak mengelak dari kewajiban. Ia mengaku sempat mengancam tak bakal menerbitkan izin empat pengembang itu sebelum mereka mengerjakan kewajiban kontribusi tambahan. ”Yang mau bikin duluan saya kasih izin,” ujarnya.

”Yang tak mau bikin, saya batalkan izinnya.” Dasar pengenaan kontribusi tambahan, kata Basuki, diskresi gubernur atau keputusan pejabat daerah karena situasi mendesak dan belum ada aturan hukumnya. Dia juga membenarkan pernah mengirim surat ke Ariesman untuk urusan proyek kontribusi tambahan. ”Bukan memo, tapi draf teknis.” Basuki percaya diri tak melakukan kekeliruan.

Ia lalu mengutip Kitab Amsal umat Kristen ayat 4:18 guna menggambarkan polemik yang timbul dari keputusannya tersebut. ”Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai tengah hari,” ujarnya. D ISKRESI menjadi tempat berlindung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam menjawab tudingan adanya penyimpangan di balik kebijakan menerima di muka kontribusi tambahan pengembang Teluk Jakarta. Menurut dia, ketika sebuah peraturan tidak ada, pejabat boleh membuat kebijakan yang menjadi kewenangannya.

Misalnya pengenaan sanksi koefisien luas bangunan terhadap pengembang Mori Building Company di Semanggi, Jakarta. ”Kenapa itu tidak diributkan?” katanya Kamis pekan lalu. Jawaban berkelit Basuki ini menuai polemik, apakah bisa dijerat pasal pidana korupsi. Salah satu argumen yang memberatkan adalah kebijakan itu dibuatnya ketika payung hukum diskresi, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, belum disahkan.

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan Basuki bisa dipidana jika berniat jahat pada keputusan diskresi itu. Menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu menyelidiki apakah ada niat jahat itu. ”Ini yang mesti dibuktikan penyidik,” ujarnya Rabu pekan lalu.

Dia mengatakan, jika kebijakan diskresi yang diambil seorang pejabat publik tidak ada niat jahatnya tapi merugikan negara, kebijakannya perlu dievaluasi. Pihak yang mengevaluasi tentu atasan pejabat tersebut. Dalam kasus Gubernur DKI Jakarta, yang berhak melakukan evaluasi adalah Menteri Dalam Negeri.

Website : kota-bunga.net

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *