Pembrantasan Korupsi Terus Di Kejar Supaya Kelar

Basuki membantah temuan itu. Menurut dia, penertiban Kalijodo seperti tertulis dalam dokumen itu tidak didanai Podomoro. Perusahan properti papan atas hanya mendanai pembangunan jalan inspeksi Kalijodo senilai Rp 6 miliar. Mantan Bupati Belitung Timur ini juga menyangkal ada barter di balik proyek kontribusi tambahan tersebut. Menurut dia, Podomoro memang dibebani kewajiban ini sebagai syarat penerbitan izin be- 32 | | 29 MEI 2016 rupa pembangunan rumah susun, tanggul, dan pompa.

”Podomoro sudah menyetorkan Rp 200 miliar kepada kami,” ujarnya. l l l RAPAT itu digelar di ruangan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 18 Maret 2014. Basuki masih menjadi wakil Joko Widodo, Gubernur Jakarta saat itu. Selain Basuki, ada empat anak buahnya yang ikut hadir. Salah satunya Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Jakarta Vera Revina Sari. Berdasarkan dokumen rapat yang salinannya diperoleh Tempo, diketahui ikut hadir tiga petinggi Podomoro, salah satunya Ariesman, dalam rapat tersebut.

Mereka tercatat mewakili empat pengembang pulau reklamasi, yaitu PT Jakarta Propertindo, PT Taman Harapan Indah, PT Muara Wisesa Samudra, dan PT Jaladri Kartika Pakci. Dari empat itu, hanya PT Muara Wisesa yang merupakan anak usaha Agung Podomoro. Menurut pengakuan seorang peserta rapat, dalam pertemuan kurang dari dua jam itu, Basuki meminta pengembang membangun sejumlah proyek kontribusi tambahan yang ketentuannya akan diatur peraturan gubernur.

Belakangan, kontribusi tambahan 15 persen ini diusulkannya masuk Raperda. Basuki berkukuh pada angka 15 persen, sedangkan pimpinan DPRD meminta nilai itu dihapus atau menjadi 5 persen. Dewan dan Basuki akhirnya sepakat Raperda tetap mengatur kontribusi tambahan. Sedangkan besarannya akan ditetapkan dalam peraturan gubernur. Peserta rapat itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut, muncul usul klausul proyek dihitung sebagai bagian pelunasan utang fasilitas umum dan sosial serta pembangunan rumah susun. Tapi, menurut dia, klausul ini ditolak pengembang.

”Mereka menganggap lebih untung kontribusi tambahan,” ujarnya. Dalam dokumen berita acara rapat, tertulis proyek kontribusi tambahan ini untuk membantu mengendalikan banjir di kawasan utara Jakarta. Jenis pekerjaannya antara lain pengadaan pompa dan rumah pompa, pembangunan rumah susun dan jalan inspeksi, pengerukan dan peninggian tanggul kali, serta pembangunan rumah susun beserta kelengkapannya. Basuki dan para pengembang sepakat pekerjaan proyek bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung kebutuhan lapangan.

Kewajiban ini belakangan juga dicantumkan dalam keputusan gubernur tentang izin pelaksanaan reklamasi empat pengembang yang diteken Basuki. Saat pemeriksaan pada awal Mei lalu, Ariesman juga menyinggung rapat 18 Maret itu. Menurut salinan dokumen pemeriksaan, saat pemeriksaan, ada bagian penyidik mencecar Ariesman tentang bagaimana Basuki meminta PT Muara Wisesa mengeluarkan biaya kontribusi tambahan di muka.

Atas pertanyaan itu, Ariesman menjawab bahwa Basuki mengirim memo kepadanya agar menggarap sejumlah proyek. Untuk mengeksekusi memo itu, Ariesman berkoordinasi dengan kepala dinas terkait. Setelah selesai, proyek itu akan diserahterimakan dengan pemerintah DKI Jakarta.

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *